makalah kepemimpinan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Arti KepemimpinanLembagaPendidiikan Islam

Kepemimpinan adalah ilmu yang wajib ada dalam diri setiap manusia.karena setiap manusia akan menjadi pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Manusia yang mempunyai ilmu kepemimpinan yang baik dan mampu mengaplikasikan dengan baik pula, maka selain akan bermanfaat bagi diri sendiri juga bermanfaat bagi orang di sekitarnya dikarenakan manusia adalah mahluk sosial.[1]

Dalam lembaga pendidikan islam, ilmu kepemimpinan sangat penting, semua orang yang terlibat dalam lembaga pendidikan islam adalah seorang pemimpin, sebagai contoh dalam suatu sekolah mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa adalah seorang pemimpin, yaitu pemimpin bagi dirinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan posisinya dalam lembaga pendidikan islam. sedangkan yang menjadi pemimpin  sekolah secara organisatoris (struktural kepengurusan) adalah Kepala sekolah. Jadi seorang kepala sekolah harus menguasai kepemimpinan karena apabila seorang pemimpin tidak menguasai ilmu kepemimpinan maka, apa yang di pimpin akan hancur, seperti sabda Nabi Muhammad saw “siapa yang menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya, tunggulah kehancuranya” (H.R. Bukhori).[2]

B.       PengertianManajemenPendidikan

Manajemenpendidikanterdiridariduaistilah, yaitumanajemendanpendidikan. Manajemenberasaldari kata “manage” atau “managiare” yang berartimelatihkudadalammelangkahkankakinya, karenakudamempunyaidayamampu yang hebat. Selanjutnyadalampengertianmanajementerkandungduakegiatan, yaitukegiatanpikirdankegiatantindak. Keduakegiataninitampakdalamfungsi-fungsinyasepertiperencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, pengawasan, danpenilaian.

Mourelldkk, secarasingkatmenyebutkan, “Management is the process of efficiently getting activities completed with and though other people”. (Robbins, et.al. 1986: 1). Selanjutnya stoner sepertidikutipoelehhandokomenyebutkan “manajemenadalah proses perencanaan, pengordinasian, pengarahandanpengawasanusaha-usahaanggotaorganisasidanpenggunaansumber-sumberdayaorganisasilainnya agar mencapaitujuanorganisasi yang telahditetapkan.Sedangkanpendidikanadalah proses pengubahansikapdantatalakuseseorangatausekelompok orang dalamusahamendewasakanmanusiamelakuiupayapengajarandanpelatihan.Jadi,manajemenpendidikanbisadiartikansuatu proses yang mengandungfungsi-fungsi yang harusdijalankandalampenyelenggaraanpendidikansehinggapendidikanitudapatberjalansecaraefektifdanefesienmenghasilkanpesertadidik yang mempunyaipengetahuan, kepribadiandanketerampilansesuaidengantujuan yang ditetapkan.[3]

C.      Arti Madrasah

Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab مدرسةyang berarti tempat untuk belajar. Padanan kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah atau perguruan tinggi Islam.[4]

Madrasah sebagai salah satu bagian sistem pendidikan Nasional tentu memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius. Karena itu, kepemimpinan madrasah ke depan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan terbuka menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif dan dinamis. Kepala madrasah yang sekedar bergaya menunggu dan terlalu berpegang pada aturan-aturan birokratis dan berfikir secara struktural dan tidak berani melakukan inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh peminatnya. Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat dan didalamnya terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang berbeda dengan masyarakat sebelumnya.[5]

D.      PengertianPendidikanBerbasisMadrasah  (Community Based Education)

Masyarakat senantiasa mendambakan suatu lemabaga pendidikan yang berkualitas.Tantangan-tantangan pengembangan lembaga yang senakin kompleks membutuhkan jawaban komprehensif sesuai dengan kebutuhan.Untuk dapat menjawab tantangan dan mampu merespon kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi diperlukan perombakan sistem yang mendasar dalam suatu lemabaga pendidikan, yaitu diperlukan suatu perencanaan terpadu dan menyeluruh untuk mengadaptasikan tujuan lembaga dengan kebutuhan masyarakat, serta diperlukan adanya keterbukaan wawasan dan keberanian dalam memecahkan totalitas masalah. Dan ini diperlukan keterpaduan dan kejelasan antara cita-cita dan operasi, pemberdayaan dan reorientasi sistem, inovasi dalam manajemen serta peningkatan sumber daya manusia.[6]

Pendidikan, dari segi kehidupan kultur umat manusia tidak lain adalah sebagai salah satu alat pembudayaan masyarakat manusia itu sendiri. Sebagai suatu alat pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan perkembangan dan pertumbuhan hidup manusia. Sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial kepada titik optimal kemampuan untuk memperoleh kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Untuk itulah maka pendidikan harus benar-benar memiliki kualitas bagi manusia.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi mengerahkan daya yang tersedia, dan melaksanakan kegiatan atau pembelajaran, atau keduanya. Dengan demikian, pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu model pendidikan yang mana masyarakat menjadi tumpuan kekuatan pada pendidikan.

1.    Tujuan Pendidikan Berbasis Masyarakat

Tujuan PBM biasanya mengarah pada isu-isu masyarakat seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, pendidikan dasar, pendidikan keagamaan, penangan masalah kesehatan, dan sebagainya.[7]Tujuan PBM hakikatnya adalah pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik demi terwujudnya masyarakat yang unggul dalam segala bidang. Melalui PBM, masyarakat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan dan pendidikan ini berlangsung terus-menerus dan seumur hidup (long life education).

Sementara implikasi PBM terhadap masyarkat itu sendiri adalah

a.    Masyarakat diberdayakan,

b.    Masyarakat diberi peluang untuk mengembangkan kemampuan, dan

c.    Masyarakat diberi kebebasan mendesain, merencanakan, membiayai, mengelola, dan menilai diri.[8]

Masyarakat melalui PBM akan mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya ke arah perubahan. PBM menjadi model dalam pemberdayaan masyarakat yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2.      Peran dan Relasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pendidikan Berbasis Masyarakat

Peran pemerintah atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam PBM hendaknya didasarkan pada hubungan kemitraan (partnership) artinya pemerintah tidak lebih dari sekedar pelayan, fasilitator, pendamping, mitra, dan penyandang dana bagi PBM. Dengan hubungan seperti ini pemerintah tidak mendominasi, memonopoli, dan sebagainya atas lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat.[9]

a.       Peran Pemerintah dalam PBM adalah

1)    sebagai pelayan masyarakat,

2)     sebagai fasilitator,

3)    sebagai pendamping,

4)    sebagai mitra, dan

5)    sebagai penyandang dana.

b. Sementara peran masyarakat dalam PBM adalah

1)      sebagai perencana,

2)      sebagai pelaksana,

3)      sebagai pengambil kebijakan, dan

4)      sebagai evaluator.

3.       Pendidikan Berbasis Masyarakat dalam Konteks Pembelajaran

Penulis melihat bahwa PBM lebih berorientasi pada keterlibatan atau peran masyarakat dalam pendidikan yang dikelolanya.Untuk mengaitkannya dengan pembelajaran yakni dalam konteks teori pembelajaran, PBM dapat mengakomodasi berbagai teori-teori pembelajaran. Teori kecerdasan majemuk (multiple intteligence), belajar sosial (social learning), dan sebagainya, dapat diterapkan dalam PBM.

Hal-hal yang terkait dengan PBM dalam konteks pembelajaran adalah sebagai berikut

a.  Proses belajar terjadi secara spontan dan alamiah

b.   Belajar dengan melakukan (learning by doing) dan belajar berbasis pengalaman (experience-based learning),

c.  Melibatkan aktivitas mental dan fisik,

d.  Belajar berbasis kompetensi (competence-based learning),

e.   Pemecahan masalah (problem solving),

f.   Berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan,

g.  Aktualisasi diri,

h.  Menyenangkan dan mencerdaskan, dan

i.     Produktif.

Hal-hal tersebut di atas tidaklah mutlak semuanya ada dalam PBM yang dikembangkan oleh masyarakat, karena masyarakat memiliki kecenderungan dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam upaya memberdayakannya dirinya. Di satu sisi masyarakat mungkin mengembangkan PBM yang beorientasi pada pengembangan kemampuan (skill), sementara di sisi lain masyarakat juga mungkin mengembangkan pendidikan yang beorientasi pada pengembangan intelektual dan moral.[10]

4.  Beberapa Contoh Lembaga Pendidikan Berbasis Masyarakat

Ada beberapa contoh yang dapat dijadikan model dalam konteks PBM yakni pesantren dan lembaga kursus yang dikelola oleh masyarakat. Lembaga-lembaga ini merepresentasikan model PBM. Lembaga-lembaga yang dimaksud akan diuraikan secara ringkas berikut ini.

Pertama adalah pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam Indoensia merupakan bentuk nyata dari PBM. Dalam sistem dan lingkup pesantren segala dilaksanakan dan diselengggrakan oleh semua pihak di pesantren tersebut. Kyai sebagai sentral dalam pesantren merupakan representasi dari masyarakat yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur segala hal dalam pesantrennya bersama para pengurus (yayasan). Struktur yang ada dalam pesantren tidak dibangun dari basis pemerintah melainkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Manajemen, kurikulum, pembiayaan, metode, dan sebagainya dikembangkan sendiri oleh pesantren tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dan secara struktural membawahi pesantren.

Kedua, selain pesantren, contoh PBM di sini adalah lembaga-lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti kursus bahasa Inggris di daerah kecamatan Pare kabupaten Kediri-Jawa Timur. Dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut, semua penyelenggaraan mulai dari perencanaan hingga evaluasi, murni merupakan inisiatif dari masyarakat (pemilik dan pengelola lembaga kursus).

E.       ManajemenBerbasis Madrasah(School Based Management)

1.    Pengertianmanajemenberbasis madrasah

Pendidikan berbasis madrasah sangat erat sekali dengan istilah MBS (Manajemen berbasis sekolah) yang merupakan penerjemahan dari “school based management”. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat.[11] Pendidikan berbasis madrasah merupakan strategi untuk mewujudkan madrasah yang efektif dan produktif. Pendidikan berbasis madrasah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada madrasah, dan keterlibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi pendidikan diberikan pada madrasah leluasa mengelola sumberdaya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat.[12]

Pergeseranpendekatandalampenyelenggraansistempemerintahan di Indonesia telahberimbaspadapeneglolaansistempendidikan, yaknidarisemula yang lebihbersifatsentralistikbergeserkearahpengelolaan yang bersifatdesentralistik. Hal inisecaraimplisitdinyatakandalamUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 tentangOtonomi Daerah, yang diberlakukansecaraefektimulaitanggal 1 januari 2001, bahwapendidikanmerupakansalahsatubidangpemerintahan yang wajibdilaksanakanolehdaerahkabupatendankota (Pasal 11 Ayat 2).[13]

Strategipengelolaanpendidikan yang mnegedepankankerjasamaantaraberbagaipihakseperti di ataslebihdikenaldenganistilahthe collaborative school management yang padaperkembanganselanjutnyamenjadi model pengelolaansekolah yang dinamakanschool based management ataumanajemenberbasissekolah/madrasah(MBS/M).

Konsep yang menawarkankerjasama yang eratantarasekolah, masyarakatdanpemerintahdengantangggungjawabnyamasing-masingini, berkembangdidasarkankepadasatukeinginanpemberiankemandiriankepadasekolahuntukikutterlibatsecaraaktifdandinamisdalamrangka proses peningkatankualitaspendidikanmelaluipengelolaansumberdayasekolah yang ada. Sejalandenganpemikiranini, timteknisBappenasdan Bank Dunia (1999:3) menyatakanbahwapemberdayaansekolahdenganmemberikanotonomi yang lebihbesar di sampingmenunjukkansikaptanggappemerintahterhadaptuntutanmasyrakatjugadapatditujukansebagaisaranapeningkatanefesiensi, mutudanpemerataanpendidikan. Dengandemikiandapatdikatakanbahwa MBS merupakanimplimentasidaripemberianotonomikepadasekolahuntukmemberdayakandiridalamkerangkaupayapeningkatanmutupendidikan.[14]

School Based Management (SBM) atauManajemenberbasissekolah/madrasah (MBS/M) merupakanbentukalternatifpengelolaansekolahdalam program desentralisasibidangpendidikan, yang ditandaiadanyaotonomiluas di tingkatsekolah, partisipasimasyarakat yang tinggidandalamkerangkakebijakanpendidikannasional .

Otonomidiberikan agar sekolahdapatleluasamengelolasumberdayadenganmengoleksikannyasesuaidenganprioritaskebutuhanserta agar sekolahlebihtanggapterhadapkebutuhanlingkungansetempet. Masyarakatdituntutpartisipasinya agar merekalebihmemahamikompleksiitaspendidikan, membantu, sertaturutmengontrolpengelolaanpendidikan. Adapunkebijakannasional yang menjadipriorotaspemerintahharus pula diperhatikanolehsekolah. Dengandemikiansekolahdituntutmemilikiaccoyntabillity (akuntabilitas) baikkepadamasyarakatmaupunpemerintah, karenakeduanyamerupakanpenyelenggarapendidikan di sekolah.[15]

Lebihlanjutdijelaskan, MBS/Mmenawarkankepadasekolahuntukmenyediakanpendidikan yang lebihbaikdanlebihmemadaibagi para pesertadidik. Adanyaotonomidalampengelolaanpendidikanmerupakanmerupakanpotensibagisekolahuntukmeningkatkankinerja para personel, menawarkanpartisipasilangsungpihak-pihakterkait, danmeningkatkanpemahamanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpendidikan di sekolah. Otonomisekolahjugaberperandalammenampungkonsensusumum yang meyakinibahwasedapatmungkin, keputusanseharusnyadibuatolehmereka yang memilikiakses paling baikterhadapinformasisetempat, mereka yang bertanggungjawabterhadapkebijakan, danmereka yang terkenaakibat-akibatdarikebijakantersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat diambil sebuah pengertian bahwa pendidikan berbasis madrasah adalah suatu ide pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yaitu madrasah. Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar. Disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga meningkatkan efesiensi, mutu dan pemerataan pendidikan.[16]

Saud mengemukakan bahwa karakteristik dasar PBM adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi  masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya team work yang tinggi dan professional.[17]

2.    Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah

MBM bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi, antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sementara peningkatan mutu dapat diperoleh antara lain melalui revitalisasi partisipasi orang tua terhadap madrasah, fleksibilitas pengelolaan madrasah dan pembelajaran, peningkatan profesionalisme guru dan kepala madrasah..[18]

MBM juga bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluesan dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan diberikannya kesempatan kepala sekolah untuk mengembangkan kurikulum, guru didorong untuk berinovasi, dengan melakukan eksperimentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolah.

3.      Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah ( MBM )

MBM memberikan kebebasan dan kewenangan yang luas pada madrasah, disertai seperangkat tanggung jawab. Dengan adanya otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pengembangan strategi sesuai  dengan kondisi setempat. Madrasah dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru agar lebih berkonsentrasi pada tugas utamanya mengajar. Keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan partisipasi masyarakat mendorong profesionalisme kepemimpinan madrasah, baik dalam perannya sebagai manager maupun sebagai pemimpin madrasah.[19]

MBM mendorong profesionalisme guru dan kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan pada garis depan. Melalui pengembangan kurikulum yang efektif dan fleksibel, rasa tanggap madrasah terhadap kebutuhan setempat akan meningkat, dan menjamin layanan pendidikan yang sesuai dengan tuntutan peserta didik dan masyarakat. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua karena mereka dapat secara langsung mengawasi kegiatan belajar anaknya. 

4.        Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah

Melalui MBM, madrasah dikembangkan menjadi lembaga pendidikan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab secara luas untuk mandiri, maju dan berkembang berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang di tetapkan pemerintah.

Implementasi MBM di Indonesia perlu di dukung oleh perubahan mendasar dalam kebijakan pengelolaan madrasah yang menyangkut aspek-aspek berikut

a.    Iklim madrasah yang kondusif

Pelaksanaan MBM perlu di dukung oleh iklim madrasah yang kondusif bagi terciptanya suasana yang aman, nyaman dan tertib sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan tenang dan menyenangkan (enjoyable learning).

b.    Otonomi madrasah

Dalam MBM, kebijakan pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta system evaluasinya harus di desentralisasikan ke madrasah agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara lebih fleksibel. Pemerintah pusat, dalam hal ini Depdiknas, dan Depag hanya menetapkan standard Nasional yang pengembangannya diserahkan kepada madrasah. Dengan demikian desentralisasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran beserta system evaluasinya merupakan pra syarat untuk mengimplementasikan MBM secara utuh.

c.    Kewajiban madrasah

MBM yang menawarkan keleluasaan dalam pengelolaan pendidikan memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala madrasah, guru dan tenaga kependidikan yang professional.Dengan demikian, madrasah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara demokratis, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.[20]

d.   Kepemimpinan madrasah yang demokratis dan professional

Pelaksanaan MBM memerlukan sosok kepala madrasah yang memiliki kemampuan manageril dan integritas professional yang tinggi, serta demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada umumnya, kepala madrasah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manager professional karena system pengangkatan selama ini tidak di dasarkan pada kemampuan atau pendidikan professional, tetapi lebih kepada pengalaman menjadi guru.

e.      Revitalisasi partisipasi masyarakat dan orang tua

Kebanyakan madrasah adalah swasta yang di bangun oleh individu atau masyarakat muslim sebagai wujud panggilan  dan kesadaran keberagamaan masyarakat muslim terhadap pentingnya pelestarian ajaran agama kepada anak-anak generasi penerus. Sehingga perkembangan madrasah amat tergantung pada seberapa besar perhatian dan komitmen mereka, masyarakat yang melengkapinya terhadap kemajuan pendidikan islam.

Dalam implementasi MBM, partisipasi aktif berbagai kelompok masyarakat dan pihak orang tua dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program-program madrasah perlu dibangkitkan kembali. Wujud keterlibatan, bukan hanya dalam bantuan financial tetapi lebih dari itu dalam pemikiran-pemikiran untuk peningkatan kualitas madrasah.[21]

---

[1]Wahjosumidjo, Kepemimpinan kepala sekolah, (Jakarta: Rajawali Pres 2008), h. 57.

[2]Hussein bisri, Hadist shahih bukhori, (Surabaya: Al iklas, 1993), h. 570.

[3]HusnulYaqin, KapitaSelektaAdministrasi Dan ManajemenPendidikan, (Banjarmasin: AntasariPrees, 2011), h.2-5.

[4]WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PN Balai Pustaka, 1972), h. 618.

[5]Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an,(Malang:AdityaMedia Bekerjasama dengan UIN Malang Press, 2004), h. 212.

[6]Abdurrahman Mas’ud, et.al., Paradigma Pendidikan Islam,, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset 2001), h. 110-120.

[7]Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Upaya Menawarkan Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 132-133.

[8]Putu Sudira, http://eprints.uny.ac.id/6077/1/043-Pendidikan_Berbasis_Masyarakat.pdf, diakses tanggal 16 November, 2016.

[9]Toto Suharto, Pendidikan Berbasis Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Pendidikan (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 142-143.

[10] Umberto Sihombing, Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat”, dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, Reformasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rosdakarya,ttp), h.190-192.

[11]Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. 3; Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 24

[12]Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 184-185.

[13]B. Suryosubroto, ManajemenPendidikan Di Sekolah, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), h. 194.

[14]B. Suryosubroto, ManajemenPendidikan Di Sekolah, h. 195.

[15]B. Suryosubroto, ManajemenPendidikan Di Sekolah, h. 196.

[16]B. Suryosubroto, ManajemenPendidikan Di Sekolah, h. 196.

[17]Mulyasa, Menjadi Kepela Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyiseskan MBS dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 35-37.

[18]Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, h. III.

[19]Susan Albers Moharman, School-Based Manajeman:Organizing for High Performance (San Fransisco: Jossey Bass, 1994), h. 53.

[20]M. Samsul Hadi, dkk., Manajemen Madrasah (Jakarta:Depag RI., 2001), h. 11.

[21]Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, h. 15-17.